Jakarta, (potretmetro.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia ke level di bawah 6. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Aula Pendopo Kementerian PU, Selasa (19/8).

MoU ini menjadi pijakan awal bagi kepemimpinan Menteri Dody dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang terukur, efektif, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“ICOR adalah konsep yang diperkenalkan Prof. Soemitro Djojohadikusumo dan telah lama digunakan Indonesia untuk menilai efisiensi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Sejak akhir 2024, kami membahas penerapan ICOR secara sistematis dan kini menargetkannya sebagai sasaran utama lima tahun ke depan melalui visi PU608,” jelas Dody.

Ia menegaskan, visi PU608 meliputi tiga indikator kunci: ICOR di bawah 6, kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen. Target ini, kata Dody, juga mendapat dukungan penuh dari Menteri Keuangan dalam rapat kabinet dua pekan lalu, yang menetapkan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja pembangunan yang akan dipantau secara berkala.

Menteri Dody menambahkan, kerja sama dengan BPS akan menjadi langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. “Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Kami akan mengarahkan setiap kebijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan kian efisien dan berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya siap mendukung penuh upaya Kementerian PU dalam memperkaya metodologi pengukuran ICOR. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan belanja infrastruktur memberi dampak optimal pada pertumbuhan ekonomi.

“Sektor konstruksi adalah sektor padat karya dengan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penguatan ICOR menjadi instrumen penting agar setiap rupiah belanja infrastruktur benar-benar memberikan manfaat yang maksimal,” ujarnya.

BPS sebelumnya merilis pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen, ditopang oleh konsumsi dan investasi. Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi kedua di ASEAN setelah Vietnam, serta kedua di G20 setelah China. (red)