Metro, (potretmetro.com) – Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan kerja 540 Tenaga Harian Lepas (THL) Non Database, setelah Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, didampingi Wakil Wali Kota Dr. M. Rafieq Adi Pradana, serta Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, menerima massa aksi damai Forum THL Non Database yang berkolaborasi dengan KNPI dan HMI, Selasa (16/9/2025).

Pertemuan berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota Metro, dan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan perwakilan THL yang menyuarakan keresahan terkait keberlanjutan status pekerjaan mereka.

Dalam pernyataan resminya, Wali Kota Bambang memastikan pemerintah tidak tinggal diam atas situasi yang dihadapi tenaga honorer. Ia menyebutkan bahwa Pemkot Metro telah menyepakati lima poin penting:

  1. Tidak merumahkan 449 THL Pemda, 91 THL alih data, THL BLUD, dan guru.

  2. THL Non Database yang memenuhi ketentuan akan diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

  3. Pemerintah berkomitmen merealisasikan program unggulan terkait peningkatan kesejahteraan ASN dan honorer sesuai APBD.

  4. Pemkot Metro akan mendorong BKN RI dan Kemenpan RB agar memberikan afirmasi khusus untuk mengakomodasi THL Non Database dalam usulan PPPK Paruh Waktu.

  5. Pemerintah menyediakan solusi alternatif agar seluruh THL tetap memiliki pekerjaan di lingkungan Pemkot Metro.

“Kita sudah menyepakati aksi damai yang dilakukan para THL dan HMI. Pemerintah Daerah akan memastikan semua komitmen ini berjalan dengan baik,” ujar Wali Kota Bambang.

Ketua Forum THL Non Database, Raden Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang menegaskan keberpihakannya kepada tenaga honorer. Ia meminta seluruh THL tetap tenang menunggu proses lanjutan.

“Solusi sudah disepakati bersama, tinggal menunggu realisasinya. Saya harap semua teman-teman THL bersabar,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, menyampaikan dukungan penuh lembaga legislatif untuk mengawal proses tersebut hingga tingkat pusat.

“DPRD sudah menyetujui tuntutan ini. Insya Allah apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Setelah adanya jaminan resmi dari pemerintah daerah, aksi damai yang digelar elemen pemuda dan mahasiswa tersebut berakhir tertib. Para THL menyampaikan bahwa mereka sedikit lega meski masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pengusulan PPPK Paruh Waktu.

Langkah cepat Pemerintah Kota Metro dinilai menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam melindungi tenaga honorer sekaligus komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur di Kota Metro. (ADV)