Metro, (potretmetro.com) – Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka penyampaian Surat Keputusan (SK) DPRD tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Metro tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam agenda utama, DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, yang merupakan hasil pembahasan dan kajian mendalam legislatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, atas dedikasi serta pemikiran konstruktif dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

“Rekomendasi DPRD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen evaluasi berbasis hasil yang akan menjadi pedoman dalam penyempurnaan RKPD, optimalisasi APBD, serta perbaikan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Bambang.

Dalam pemaparannya, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah capaian indikator makro pembangunan sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,22, rata-rata lama sekolah 11,19 tahun, Indeks Reformasi Birokrasi 77,97, serta cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,96 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan, terutama pada indikator mikro pembangunan.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, Pemerintah Kota Metro menyiapkan empat langkah strategis. Pertama, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan digitalisasi, termasuk penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Kedua, penguatan manajemen infrastruktur terpadu di tengah keterbatasan fiskal, termasuk penanganan sistem drainase perkotaan serta program penerangan jalan umum di wilayah pinggiran.

Ketiga, percepatan penanganan stunting secara terintegrasi. Dengan prevalensi stunting sebesar 14,8 persen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan intervensi lintas sektor, mulai dari layanan kesehatan, sanitasi, penyediaan air bersih, hingga edukasi keluarga, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

Keempat, pembenahan tata kelola aset daerah dan penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan profesionalisme birokrasi.

Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan hexa-helix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, komunitas, dan media dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi DPRD dengan indikator terukur dan evaluasi berkala.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari dokumen perencanaan, tetapi dari implementasi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat terus terjaga guna mewujudkan visi pembangunan “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius” serta mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan. (red)