Metro, (potretmetro.com) – Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, memimpin Rapat Koordinasi dan Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Rapat yang digelar di OR Setda Kota Metro, Rabu (24/6/2026), dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Asisten II Sekda Kota Metro, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan data BPS Kota Metro, inflasi Kota Metro hingga Mei 2026 tercatat sebesar 2,81 persen secara Year on Year (YoY) dan 1,62 persen secara Year to Date (YtD). Angka tersebut menjadi perhatian karena berada sedikit di atas target inflasi nasional yang berada di kisaran 2,5 persen.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kita harus menghadapi tantangan ini bersama. Beruntung hari ini kita mendapat dukungan dari pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan BPS yang terus memberikan data serta pendampingan,” ujar Rafieq.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang sedang berlangsung karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

Menurut Rafieq, pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan statistik, tetapi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat serta stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan melalui otonomi daerah. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus mampu kita jawab dengan solusi yang tepat. Itulah tujuan utama rapat koordinasi ini,” katanya.

Rafieq meminta seluruh OPD menyampaikan kondisi terkini di sektor masing-masing, mulai dari perdagangan, ketahanan pangan, perikanan, hingga pendidikan, sehingga dapat dirumuskan langkah konkret dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

“Pengendalian inflasi merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan koordinasi dan sinergi bersama, bukan hanya tugas satu instansi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai mitra, termasuk Bank Indonesia dan BPS, yang terus membantu pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran.

“Kita masih memiliki ruang untuk bergerak dan terus berbuat. Semangat inilah yang harus kita jaga agar berbagai tantangan ekonomi dapat kita hadapi bersama,” ujarnya.

Rafieq berharap hasil rapat tersebut mampu melahirkan langkah nyata sehingga inflasi Kota Metro tetap terkendali, bahkan menjadi yang terendah di Provinsi Lampung.

“Saya berharap Kota Metro dapat memberikan kontribusi sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad Baskara, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan kebijakan lintas sektor yang memerlukan komitmen seluruh pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa kinerja TPID menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat, baik dalam pemberian penghargaan maupun Dana Insentif Daerah (DID). Karena itu, pemerintah daerah diharapkan disiplin menyampaikan berbagai laporan secara tepat waktu.

Selain itu, capaian pengendalian inflasi juga menjadi salah satu indikator dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) yang setiap tahun memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik.

Achmad turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Metro yang selalu menghadirkan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam setiap High Level Meeting TPID sebagai bentuk keseriusan dalam pengendalian inflasi.

“Berdasarkan data Mei 2026, kinerja pengendalian inflasi Kota Metro cukup baik dan konsisten. Inflasi sebesar 2,81 persen masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional,” jelasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, serta seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Metro optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. (ADV)