Metro, (potretmetro.com) – Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menanggapi isu keterlambatan pembayaran beberapa proyek infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kota Metro. Isu ini muncul setelah sejumlah proyek dinyatakan rampung, namun pencairan dana untuk beberapa proyek belum terealisasi hingga penutupan tahun anggaran.

Menurut Wali Kota Metro, keterlambatan tersebut masih berada dalam koridor kewajaran fiskal dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kota Metro memastikan kewajiban kepada rekanan akan diselesaikan melalui mekanisme anggaran yang sah.

“Ini masih dalam kewajaran dan dalam koridor aturan perundang-undangan yang ada. Masih bisa diselesaikan pada termin anggaran 2026. Insyaallah nanti diselesaikan,” kata Bambang usai menghadiri Musrenbang di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Selasa (06/01/2026).

Bambang menekankan bahwa APBD bukan instrumen yang dapat digerakkan sepihak oleh kepala daerah. Setiap kebijakan penganggaran harus melalui mekanisme yang telah ditentukan dan dikoordinasikan lintas pemerintahan.

“Pemkot Metro tetap akan membayar yang telah dijadwalkan ulang sesuai kemampuan kas dan ketentuan anggaran. Selain itu, Pemkot Metro tetap melanjutkan berbagai proyek infrastruktur yang ditujukan untuk menopang pelayanan publik. Jalan lingkungan, fasilitas kesehatan, hingga sarana pendidikan tetap dibangun, dan sebagian hasilnya Alhamdulillah telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota Metro menambahkan bahwa tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan dan stabilitas keuangan daerah. Ia mengakui bahwa kritik publik penting sebagai pengingat, namun harus diletakkan dalam konteks tata kelola fiskal yang kompleks.

“Pemerintah memastikan tengah menyiapkan langkah penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, melalui penyesuaian anggaran tahun berikutnya. Ukuran tanggung jawab tidak semata dilihat dari kecepatan membayar, tetapi dari kepatuhan pada aturan dan kemampuan menjaga kesinambungan keuangan daerah,” pungkas Bambang. (red)