Metro, (potretmetro.com) — Kota Metro ditetapkan sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mempercepat reformasi tata kelola perlindungan sosial berbasis digital.

Informasi tersebut disampaikan Wali Kota Metro yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rosita, dalam kegiatan di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (19/02/2026).

“Suatu prestasi yang patut kita banggakan. Kota Metro menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang akan menjadi pilot project digitalisasi program ini. Artinya, nama Kota Metro dipandang mampu mengemban tugas ini,” ujar Rosita dalam sambutannya.

Ia menambahkan, penjelasan teknis pelaksanaan program akan disampaikan oleh Dinas Sosial. Pemerintah Kota Metro berharap implementasi digitalisasi bansos dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan warga kurang mampu.

Rosita menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah, seperti Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, agar program berjalan efektif. Ia juga menyebutkan rencana peresmian kegiatan pada Oktober 2026, dengan skema pelaksanaan yang diupayakan tanpa membebani APBD.

Secara nasional, pemerintah memperluas piloting digitalisasi bansos ke 41 daerah pada 2026, menyusul uji coba yang dilakukan di Banyuwangi sejak September 2025. Sistem ini memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan biometrik untuk meningkatkan akurasi data penerima serta menekan kesalahan inklusi dan eksklusi.

Pendaftaran bantuan dilakukan melalui portal Perlinsos yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bagi masyarakat yang belum memiliki gawai, disiapkan agen perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan operator desa untuk membantu proses pendaftaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Metro, AC Yuliwati, menyampaikan bahwa secara nasional jumlah daerah piloting berkembang dari 41 menjadi 44 wilayah. “Ini mengacu pada suksesnya piloting tahun 2025 di Banyuwangi, meskipun hasilnya baru terlihat dari sisi data dan akan diketahui lebih lanjut setelah sensus ekonomi oleh BPS pada Februari 2026,” jelasnya.

Menurut Yuliwati, digitalisasi bansos berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui akses data daring, mengurangi potensi penyalahgunaan, mempercepat distribusi bantuan, serta mempermudah akses bagi keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirangkum oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, perbaikan akurasi data penerima dinilai lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Simulasi menunjukkan peningkatan akurasi target hingga 50–70 persen berpotensi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,53 persen serta menghemat anggaran Program Keluarga Harapan hingga Rp16,6 triliun.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Metro, Sri Amanto, memastikan dukungan infrastruktur digital untuk mendukung program tersebut.

“Kami memastikan layanan internet tidak mengalami blind spot, khususnya di kantor kelurahan, agar pelayanan digitalisasi berjalan optimal. Sosialisasi juga akan dilakukan melalui website resmi, media sosial pemerintah, dan Radio Metropolis,” ujarnya.

Pemerintah Kota Metro menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan pilot project digitalisasi bansos dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (red)