Metro, (potretmetro.com) – KAMMI Daerah Metro berkolaborasi dengan Payungi University Metro menggelar kegiatan bedah film dokumenter Pesta Babi, Minggu (3/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Payungi Metro ini menjadi ruang refleksi kritis bagi pemuda dalam menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat di Papua Selatan.

Film karya Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale tersebut mengangkat realitas sosial-ekologis masyarakat adat Papua yang terdampak pembangunan berskala besar. Isu deforestasi, perampasan ruang hidup, hingga perubahan pola hidup masyarakat menjadi sorotan utama dalam film tersebut.

Founder Payungi Metro, Dharma Setyawan, menegaskan pentingnya ruang diskusi sebagai wadah membangun kesadaran kritis generasi muda.

“Ruang diskusi menghidupkan kembali nalar kritis pemuda di Kota Metro. Sorotan isu ekologis di Papua menunjukkan pembangunan yang tidak mengedepankan aspek sosial budaya. Langkah konkret hari ini adalah hadir dalam pemberdayaan, mengkritik, dan melakukan perlawanan,” ujarnya.

Moderator kegiatan, Dwi Suranti, turut menyoroti ketimpangan kontribusi sumber daya alam terhadap pendapatan negara.

“Sumber daya alam hanya menyumbang sekitar 7,3 persen terhadap APBN, sementara pajak mencapai 82,1 persen. Ini menunjukkan ketimpangan, di mana masyarakat justru terbebani, sementara masyarakat adat Papua kehilangan ruang hidupnya,” ungkapnya.

Pemantik pertama, Mustika Edi Santosa, menilai persoalan di Papua tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme dan eksploitasi sumber daya.

“Kolonialisme di Papua menjadi potret keserakahan oligarki. Sumber daya dikuasai segelintir pihak, sementara masyarakat adat terusir dari ruang hidupnya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kearifan lokal masyarakat adat sebagai bentuk perlawanan ekologis, seperti tradisi “pesta babi” yang mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam.

Sementara itu, pemantik kedua, Irfan, menekankan pentingnya peran pemuda dalam mengawal isu pembangunan dan keadilan sosial.

“Pemuda tidak boleh abai. Harus aktif mengawal kebijakan, memperkuat literasi kritis, dan membangun gerakan yang berpihak pada masyarakat terdampak,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran kolektif pemuda terhadap isu lingkungan, keadilan sosial, dan hak masyarakat adat. Diskusi yang berlangsung tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga mendorong lahirnya gerakan nyata dalam bentuk pemberdayaan dan advokasi. (red)