METRO, (potretmetro.com) —

Pemerintah Kota Metro mendorong penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional melalui evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto, M.M., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional bersama Komisi X DPR RI, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution, tim tenaga ahli Komisi X DPR RI, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro, Kepala Bapperida Kota Metro, Kepala BPS Kota Metro, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Ahmad Hariyanto mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi X DPR RI beserta tim tenaga ahli yang berdiskusi langsung dengan Pemerintah Kota Metro mengenai pelaksanaan sensus ekonomi dan penguatan kelembagaan BPS.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Hariyanto menjelaskan, pelaksanaan SE2026 di Kota Metro mencakup lima kecamatan, 22 kelurahan, dan 855 Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Dalam kegiatan tersebut, sekitar 106.816 unit usaha dan keluarga didata dengan dukungan 144 petugas lapangan.

Pelaksanaan pendataan tersebut didukung koordinasi antara BPS, Pemerintah Kota Metro, petugas lapangan, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan sensus.

Meski demikian, proses pendataan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Keragaman karakteristik usaha, kondisi wilayah, dan situasi masyarakat membutuhkan pendekatan yang tepat agar pendataan berjalan sesuai konsep, prosedur, dan target yang ditetapkan.

Pengawasan serta koordinasi secara intensif juga diperlukan untuk menjaga kualitas data selama proses pendataan berlangsung.

Hariyanto menegaskan, evaluasi SE2026 tidak hanya berfokus pada pencapaian target pendataan, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik baik, kendala yang dihadapi petugas dan pengawas, serta aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan sensus dan survei berikutnya.

Pengalaman pelaksanaan sensus di Kota Metro diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan statistik hingga tingkat lapangan.

Evaluasi tersebut juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret terkait identifikasi unit usaha dan keluarga, pelaksanaan wawancara, pengelolaan beban kerja petugas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pendataan.

Selain mengevaluasi pelaksanaan SE2026, FGD tersebut membahas penguatan kelembagaan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Hal ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap data berkualitas untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

Hariyanto menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program prioritas, serta mengukur keberhasilan pembangunan.

Dalam pembangunan daerah, sinergi antara BPS dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, terutama dalam pengembangan statistik sektoral dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong tata kelola data yang lebih terpadu sehingga informasi statistik dari berbagai sektor dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Metro menilai forum bersama Komisi X DPR RI ini sebagai kesempatan strategis untuk menyampaikan kondisi nyata penyelenggaraan statistik di daerah, termasuk kebutuhan penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPS.

Hariyanto berharap diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif serta menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Ia menambahkan, penguatan sistem statistik tidak hanya bertujuan menghasilkan data, tetapi juga membangun ekosistem yang mampu menyediakan informasi berkualitas dan memastikan data tersebut dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan diharapkan dapat disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan perekonomian daerah.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Metro berharap kerja sama dengan BPS, Komisi X DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan statistik nasional yang berkualitas.

Pemerintah Kota Metro optimistis evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan kelembagaan BPS dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik sekaligus memperkuat dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. (Adv)